Operasi Seroja: Indonesia Rampas Kemerdekaan Timor Leste

Operasi Seroja dilaksanakan setelah Timor Timur menyatakan kemerdekaannya pada 28 November 1975.

Meskipun demikian, Indonesia tidak mengakui deklarasi kemerdekaan tersebut dan menganggap wilayah tersebut sebagai bagiannya yang tak terpisahkan dan harus Indonesia kuasai.

Operasi Seroja: Invasi Berkedok Penyelamat

7 Desember 1975, Indonesia menginvasi Timor Lorosae atau Timor Leste yang baru saja merdeka dari Portugis pada 28 November 1975.

Indonesia melakukan Invasi ini dengan alasan anti-kolonialisme dan anti-komunisme untuk menggulingkan rezim Fretilin.

Pemerintah Sementara Timor Timur terbentuk pada 17 Desember 1975, kemudian menjadi Provinsi Timor Timur pada 17 Juli 1976.

Di awal-awal pendudukan, Militer Indonesia harus menghadapi perlawanan keras dari rakyat Timor Timur.

Invasi Timor Leste dan tindakan pemberangusan terhadap gerakan kemerdekaan di sana telah berdampak negatif terhadap reputasi dan kredibilitas Indonesia di mata internasional.

Selama 24 tahun, pemerintah Indonesia terlibat dalam serangkaian pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran tersebut mencakup: penyiksaan, perbudakan seksual, pembunuhan di luar hukum, pembantaian, dan kelaparan yang aparat lakukan secara sistematis dan terencana.

Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB mengecam tindakan Indonesia di Timor Leste, mendesak penarikan segera pasukan dari wilayah tersebut.

Operasi Seroja: Kisah Kelam dan Bayang-Bayang Penjajahan Indonesia di Timor Timur

Peristiwa Pembantaian Santa Cruz pada tahun 1991 menciptakan gelombang kemarahan global, sementara laporan-laporan mengenai insiden serupa turut mencuat ke permukaan.

Akhirnya pada 1999, referendum diadakan di Timor Timur, hasil menunjukkan mayoritas mendukung kemerdekaan. Akibatnya, pada 20 Mei 2002, Timor Timur resmi mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai sebuah negara.

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Timur atau CAVR (Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor Leste) memperkirakan jumlah korban tewas selama masa pendudukan. Penyebabnya adalah kelaparan dan kekerasan, berkisar antara 90.800 hingga 202.600 orang.

Dalam angka tersebut, termasuk 17.600 hingga 19.600 orang yang tewas atau hilang akibat tindakan kekerasan. Data ini berasal dari populasi tahun 1999 yang mencapai sekitar 823.386 orang. Komisi ini juga menegaskan bahwa tindakan pasukan militer Indonesia menyebabkan sekitar 70% dari total pembunuhan tersebut.